JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) memang benar berhadapan dengan dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang tersebut menyetujui draf RUU pemilihan gubernur yang dimaksud pada ketika rapat pengambilan tindakan tingkat I bersatu Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang sebenarnya maunya Istana ini,” ujar Masinton usai mengunjungi rapat Baleg DPR di dalam Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton menyatakan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana melawan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang mana baru sekadar diputuskan Mulai Pekan 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh akibat itu, PDIP akan mengikuti apa yang mana menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 kemudian 29 Agustus ini yang mana memenuhi ketentuan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU DKI Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
