Etika Penyelenggara Negara Rapuh Akibat Kaderisasi Pemimpin Tak Berjalan

JAKARTA – Kerapuhan etika pelopor negara disebabkan sebab proses kaderisasi pemimpin yang dimaksud tak berjalan. Banyak pemimpin yang mana muncul sekarang tidak ada melalui proses alami, muncul mendadak hasil rekayasa politik.
Demikian disampaikan Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Malang Syamsul Arifin pada diskusi bertajuk “Kerapuhaan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial kemudian Pendidikan” yang dilakukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
Menurutnya, banyak pemimpin yang tersebut muncul tidak ada melalui proses alami, melainkan hasil rekayasa politik. Hal ini menyebabkan level kepemimpinannya dipertanyakan.
“Pemimpin yang tersebut sebenarnya diproyeksikan untuk mengambil alih peran juga menjaga, lalu mengatur dengan kemampuannya. Akan tetapi, pada waktu ini faktanya sejumlah orang yang tersebut datang secara tanpa peringatan dengan adanya rekayasa dan juga kemudian diusulkan menjadi pemimpin,” katanya, Selasa (3/9/2024).
Menurutnya fenomena ini mengonfirmasi pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang menyampaikan karakter seseorang mampu dilihat ketika diberi kekuasaan. Pergeseran paradigma kemunculan pemimpin ini menunjukkan adanya pengaruh negatif kekuasaan terhadap etik. “Kekuasaan miliki sifat adiktif kemudian peluang merusak (corruptible),” ujarnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Budaya lalu Perubahan Universitas Muhammadiyah Surakarta Yayah Khisbiyah. Menurutnya adanya kerapuhan etika berkaitan dengan rendahnya tingkat empati Warga di area Indonesia.
Hal itu dibuktikan melalui penelitian yang tersebut dijalankan pada 2007 kemudian 2017 terhadap 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Jerman, juga Israel. Penelitian yang dimaksud melibatkan anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) itu menunjukkan, Indonesia berada di dalam barisan bawah, bahkan di area bawah Malaysia. “Rendahnya empati ini berkaitan dengan Korupsi terjadi disemua lini pada Indonesia,” ujarnya.
Rendahnya empati kemudian maraknya persoalan hukum korupsi, lanjut Yayah, juga berkaitan dengan teori psikologi bernama dari triad. Teori itu mengidentifikasi individu dengan tiga sifat kegelapan, yaitu narsisme, perilaku manipulatif, lalu sifat psikopat yang digunakan berkaitan dengan lemahnya empati.
Bersama dengan BPIP, Yayah sempat menghasilkan model pembelajaran Pancasila yang lebih banyak aplikatif untuk perguruan tinggi agar menurunkan permasalahan etika tersebut.
“Pendidikan Pancasila pada era sekarang harus dilaksanakan oleh dengan pendekatan yang dimaksud mudah diakses serta tak membosankan khususnya berfokus pada revolusi mental. Perguruan tinggi banyak yang berminat dengan pendekatan ini,” ujarnya.




