Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, lalu Teknologi (Kemendikbudristek) menemukan beberapa orang kejanggalan pada rute permohonan peringkat guru besar di universitas. Para dosen itu ditengarai tak memenuhi kondisi memperoleh penghargaan profesor.
Direktur Narasumber Daya Individu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman memaparkan guna menghindari pelanggaran tersebut, lembaganya menggunakan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik. Aturan itu mencakup kasus, penanganan, hingga komisi yang menangani integritas akademik.
Kemendikbud telah lama mensosialisasikan pedoman, pengukuran, kemudian pelaporan intergitas akademik itu melalui laman Anjungan Integritas Akademik (Anjani). Lukman berujar jikalau rakyat memiliki bukti yang digunakan menunjukkan pelanggaran etika akademik, mereka itu bisa jadi melapor ke perguruan membesar atau kementerian.
“Silakan laporkan untuk perguruan membesar atau kementerian melalui portal tersebut, agar dapat kami perbuatan lanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” ucapnya pada waktu dihubungi Ahad, 21 Juli 2024.
Ia berujar lembaganya sedang berfokus untuk menghindari langkah-langkah pengajuan kenaikan jabatan agar tidak ada melanggar aturan. “Yang paling penting bukanlah menghukum pelanggar kasus, tapi pencegahan lalu pembinaan secara dini sehingga bukan muncul pelanggaran integritas akademik,” kata dia.
Pembinaan itu, kata Lukman, dimulai sejak awal siswa masuk kuliah tidak pasca menjadi dosen. Sehingga pelanggaran itu tiada terjadi.
Sementara itu, Kemendikbudristek akan membuka pengajuan usulan Periode II melalui Sister untuk Lektor Kepala juga Guru Besar pada September 2024. Sementara itu, pengaktifan pengajuan usulan untuk lektor kepala lalu guru besar periode I sudah ada terlaksana pada 30 Juni 2024.
Artikel ini disadur dari Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan
