JAKARTA – Menjadi hal yang mana wajar jikalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan memiliki power dan juga hanya saja orang biasa pasca tidak ada lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada kegiatan Rakyat Bersuara dalam iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang setelahnya 20 Oktober Pak Jokowi tiada punya wewenang, itu ya memang benar begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang tersebut mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya bergabung bertanggung jawab melawan beragam fenomena yang terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian meninjau ada sesuatu yang tersebut enggak beres pada negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang dimaksud sama-sama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih lanjut itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk tidak ada menumpahkan segala kesalahan untuk Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini dengan Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia pada waktu ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini telah hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang paling banyak korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang mana tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang digunakan sudah diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang tersebut diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu tidaklah menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu belaka dari lima orang saja, Rp440 triliun balik pada waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh lantaran itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang mana normal bila Jokowi bukan lagi memiliki kekuasaan pasca purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang digunakan kita hormati ketika beliau tidaklah lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang digunakan kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
