Taiwan Tantang Klaim Yurisdiksi China Pasukan Siber Tak Gentar Ancaman Hadiah untuk Peretas
Taipei, Taiwan – Pasukan siber Taiwan menegaskan tidak gentar menghadapi ancaman China, yang baru-baru ini menawarkan hadiah untuk penangkapan 20 individu yang Beijing klaim sebagai peretas militer Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan secara tegas menyatakan bahwa sistem hukum China tidak memiliki yurisdiksi di negara pulau yang demokratis ini.
China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan telah meningkatkan tekanan militer serta politik secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Namun, pemerintah Taiwan secara konsisten menolak klaim kedaulatan Beijing tersebut.
Ancaman Hadiah dan Klaim Guangzhou
Pekan lalu, Biro Keamanan Publik kota Guangzhou, China, mengumumkan bahwa individu yang menjadi target adalah bagian dari Komando Informasi, Komunikasi, dan Elektronik militer Taiwan. Mereka mempublikasikan detail pribadi seperti foto, nama, dan nomor identitas, bahkan menawarkan hadiah lebih dari US$1.000 (sekitar Rp16,3 juta) bagi siapa pun yang berhasil menangkap mereka.
Pada Rabu (11/6), Kantor Urusan Taiwan China mengatakan pemerintah akan “menindak sampai tuntas” dan “tidak akan memberikan keringanan” melalui jalur hukum untuk “menghentikan” aktivitas tersebut.
Tanggapan Tegas Taiwan: Yurisdiksi dan Pertahanan Digital
Menanggapi hal ini, Komando Pasukan Elektronik Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa China terus menggunakan “insiden peretasan siber palsu untuk mendistorsi fakta” dan menawarkan hadiah lintas batas.
Menurut konstitusi Taiwan, Partai Komunis China tidak memiliki yurisdiksi hukum atas pulau tersebut, dan undang-undang China “tidak memiliki kekuatan mengikat yang nyata” bagi warga Taiwan. Pernyataan tersebut menambahkan, “Partai Komunis China telah menggunakan hukum dan peraturan domestiknya untuk secara sistematis memanipulasi opini publik dengan tujuan menciptakan yurisdiksi jarak jauh dan meruntuhkan semangat militer kami.”
Kementerian Pertahanan Taiwan menegaskan bahwa “para perwira dan prajurit Komando Informasi, Komunikasi, dan Elektronik tidak akan terpengaruh oleh hal ini dan akan terus mempertahankan garis depan digital serta menjaga keamanan nasional melalui pertahanan informasi yang kokoh.”
Taiwan telah berulang kali menuduh China melakukan serangan peretasan besar-besaran dan menyebarkan berita palsu melalui media sosial serta cara lain untuk merusak kepercayaan publik.
