JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, inovasi iklim dapat menyebabkan penurunan Barang Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, bilangan bulat itu amatlah besar jikalau mengawasi kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berupaya meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 juga 2025 ini, dibutuhkan usaha yang dimaksud sangat besar, teristimewa dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya di International Sustainability Diskusi (ISF) 2024 dalam Jakarta, Hari Jumat (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Ekonomi Nasional itu akan memberikan konsekuensi yang digunakan tiada hanya sekali mempengaruhi ekonomi. Namun juga pada upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah kali bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang dimaksud sudah pernah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia kemudian memakan biaya yang digunakan sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Grup publik miskin cenderung menjadi pihak yang tersebut paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial kemudian meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa inovasi iklim perlu segera ditangani. ASEAN, di hal ini, sebagai suatu kawasan yang dimaksud memiliki perkembangan kegiatan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tidak ada terlepas dari ancaman inovasi iklim dan juga geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang tersebut sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Pendapatan Domestik Bruto ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Meskipun hanya saja menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN masih perlu melanjutkan proses pembangunan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan inovasi iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Planet (World Meteorological Organization/WMO) telah lama menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di tempat ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi penanaman modal masyarakat serta swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang pembaharuan iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
