Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengemukakan rapat perdana pansus haji kemungkinan dijalankan pasca semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu menanti semua jemaah balik dulu dari Saudi. Hal ini mungkin saja merek (pimpinan DPR) miliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan beliau sama-sama anggota pansus haji lain juga telah terjadi menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan masalah jadwal rapat untuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang digunakan akan berubah menjadi pimpinan pansus. Namun Wisnu mengutarakan belum ada pembahasan masalah siapa yang mana akan mengawasi pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tak ada kejelasan tentang rapat perdana, banyak anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk menyokong rapat. Ia optimistis pansus dapat menyelesaikan tugasnya walaupun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya sudah ada selesai. Karena kemarin kesepakatannya di dalam masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga memaparkan pansus sampai pada waktu ini belum bekerja secara resmi. Namun ia mengemukakan secara individu anggota pansus sudah ada mulai bekerja di setiap-tiap lini untuk mengoleksi bukti juga aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan rapat perdana akan dijalankan DPR pada bulan ini, setelahnya pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan diwujudkan DPR periode 2019-2024, kami yang digunakan akan menuntaskan,” ujar Luluk untuk Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu memaparkan DPR tidaklah akan mewariskan jadwal pansus haji untuk anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin menyebabkan upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji pada sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju pasca menanyakan ke partisipan sidang. Pansus ini disahkan setelahnya anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari lebih lanjut dua fraksi yang mana mengesahkan pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
