Pemerintah Indonesia terus menggaungkan potensi Kecerdasan Buatan (AI) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bahkan menyatakan bahwa adopsi AI, didampingi oleh transformasi digital, dapat menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Estimasi menunjukkan bahwa adopsi teknologi AI berpotensi menambah nilai ekonomi Indonesia sebesar US$2,8 triliun pada tahun 2040, mendorong kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata 0,55% per tahun. Namun, Luhut juga menyoroti tantangan utama: eksekusi adopsi AI yang perlu didukung secara kolektif.
Bagaimana AI Mendorong Pertumbuhan Ekonomi?
Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, menjelaskan bahwa AI memiliki kemampuan unik untuk menekan biaya kognitif—biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk proses berpikir manusia dalam suatu organisasi.
“Ketika artificial intelligence masuk, biaya kognisi menjadi nol. Perusahaan yang dulunya butuh banyak staf riset dan analis kini cukup dengan seorang manajer yang paham AI,” terang Firman.
Efisiensi ini sangat signifikan. Misalnya, perencanaan pemasaran yang biasanya memakan waktu lama kini bisa dihasilkan dalam waktu setengah jam dengan input data yang tepat. Efisiensi ini memperlebar margin antara biaya dan penjualan, yang pada akhirnya meningkatkan profit perusahaan.
Regulasi dan Mitigasi Dampak AI Terhadap Tenaga Kerja
Meskipun potensi keuntungan AI besar, Firman mengingatkan pemerintah untuk tidak membiarkan adopsi AI berjalan sporadis tanpa regulasi yang jelas. Negara perlu memiliki peta jalan (roadmap) yang komprehensif untuk mengantisipasi dampak AI terhadap tenaga kerja.
“Negara harus membuat peraturan mitigasi SDM yang digantikan AI. Mulai dari sektor mana yang duluan, agar penggantian tidak terlalu masif dan menciptakan pertumbuhan secara ekosistem, bukan sporadis,” imbuhnya.
Laporan World Economic Forum tahun 2020, “Recession and Automation Changes Our Future of Work, But There Are Jobs Coming”, memproyeksikan bahwa adopsi teknologi dan AI dapat menggantikan sekitar 80 juta pekerjaan lama secara global pada tahun 2025. Namun, di sisi lain, akan muncul 97 juta jenis pekerjaan baru yang menuntut keterampilan berbeda.
Firman menekankan bahwa transisi ini tidak otomatis. Pekerjaan baru seperti “prompt engineer” atau analis data memang mulai bermunculan, tetapi tidak semua tenaga kerja siap beralih.
Tantangan Utama: Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menggarisbawahi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi era AI. Menurutnya, AI idealnya mendorong efisiensi produksi dan menekan kesalahan manusia, namun hal ini hanya mungkin jika SDM mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi tersebut.
“Saat ini, kemampuan menggunakan AI belum merata. Human Capital Index (HCI) kita juga masih di bawah negara lain dan stagnan. Jadi SDM kita belum mampu memanfaatkan AI secara optimal,” kata Huda.
Sebagai informasi, skor HCI Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,54, menempatkannya di peringkat ke-96 dari 173 negara. Skor ini jauh tertinggal dari negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, atau Korea Selatan.
Lebih lanjut, Huda menilai bahwa Indonesia masih tertinggal dalam menciptakan mesin AI atau karya berbasis AI. Oleh karena itu, meskipun AI berpotensi meningkatkan produksi, kondisi ideal di mana AI dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak, terutama SDM yang mumpuni, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.
