Jakarta – Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk menerima izin perniagaan pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah, bukan juga merta disambut positif oleh seluruh kader. Beberapa pada antaranya merasa kecewa akan tindakan ini.
Ketua Majelis Hukum lalu Hak Asasi Individu PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, misalnya. Meski menyatakan menghormati langkah pimpinan. Namun, langkah ini dinilai mengecewakan dikarenakan sarat akan nuansa politis.
“Secara pribadi saya kecewa. Karena kalau mau mengajukan, semestinya diajukan secara reguler, tidak melalui hak Istimewa dengan memanfaatkan PP Nomor 25 Tahun 2024 ini,” kata Trisno pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 29 Juli 2024.
Adapun, pemerintah menerbitkan Peraturan otoritas Nomor 25 Tahun 2024 sebagai revisi dari Peraturan otoritas Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertemuan Usaha Pertambangan Mineral serta Batubara.
Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei lalu. Aturan ini memberikan regulasi anyar untuk organisasi penduduk atau ormas keagamaan, pada mana dia dapat mengajukan atau diberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus alias WIUPK dari pemerintah.
Dalam kunjungan kerja ke Batang, Jawa Tengah pada Jumat, 26 Juli kemarin, Presiden Jokowi, menjelaskan alasannya menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang tersebut memberikan WIUPK terhadap ormas keagamaan.
Ia mengklaim, penerbitan PP yang dimaksud didasari berhadapan dengan komplain Warga manakala dirinya melakukan dialog dalam pondok pesantren serta masjid. Jokowi mengatakan, ormas keagamaan menyanggupi apabila diberikan konsesi untuk mengatur tambang, bukanlah hanya saja perusahaan besar.
Kemudian, Jokowi melanjutkan, alasan lainnya dari penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024, ialah untuk memberikan pembagian merata sekaligus keadilan ekonomi.
Ia kembali mengklaim, bahwa pemerintah juga tidaklah menunjuk ormas keagamaan tertentu untuk mengajukan IUP. Sebab, pemerintah cuma bersifat menyediakan peraturannya.
“Yang mengatur juga tidak ormas langsung, tapi badan perniagaan ke bawah naungan ormas, misalnya koperasi, PT atau CV,” kata Presiden Jokowi, Jumat, 26 Juli 2024 diambil dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selang beberapa jam pasca PP Muhammadiyah menyatakan sikap menerima IUP yang ditawarkan pemerintah, beberapa kader pada area melampiaskan kekecewaan dengan melakukan pergerakan meninggalkan dari grup percakapan WhatsApp Pengurus Wilayah Muhammadiyah.
Salah satunya, ialah grup WhatsApp Muhammadiyah Sragen, lalu Pengurus Pusat ‘Aisyiah Wonosari. Tempo menerima tangkapan layar berunjuk rasa yang dimaksud dari sebagian kader dalam PP Muhammadiyah.
Di luar kepengurusan, penolakan juga dilayangkan banyak aktivis dari bervariasi Lembaga, akademisi kemudian kader Muhammadiyah. Mereka tegabung pada forum Cik Di Tiro.
Forum ini mengatur demonstrasi sejak hari pertama Konsolidasi Nasional Muhammadiyah dihelat. Bahkan, juga membakar kartu keanggotaan Muhammadiyah sebagai bentuk menentang simbolik.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, tak membantah akan adanya perdebatan internal di Muhammadiyah ihwal langkah menerima IUP dari pemerintah ini.
Ia mengemukakan argumentasi pihak yang tersebut tak setuju bermetamorfosis menjadi materi panduan Muhammadiyah pada menjalankan tambang nanti. Ia menegaskan, Muhammadiyah tidak ada anti terhadap kritik kemudian demonstrasi.
“(Perdebatan internal) Biasa dalam Muhammadiyah, ketika ambil kebijakan selalu ada yang kontra kemudian punya argumen” kata Haedar.
Pada Ahad, 28 Juli kemarin, PP Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran IUP khusus dari pemerintah. Alasannya, hasil pleno pada 13 Juli lalu, kemudian Konsolidasi Nasional yang dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli kemarin.
Konsolidasi Nasional ini dihadiri pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, Organisasi Otonom Level Pusat, Pengurus Wilayah Seluruh Indonesia, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta ‘Aisyiah, dan juga Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah.
“Kami meninjau nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di jumpa pers, Ahad, 28 Juli 2024, kemarin.
Artikel ini disadur dari Kecewa Kader Setelah Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang Ormas
