JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar kemudian Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid bukan memenuhi panggilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) . Rais Syuriyah PBNU, KH Muhammad Cholil Nafis menganggap Cak Imin lalu Hasanuddin Wahid bukan bisa saja diajak berkomunikasi.
Hal itu disampaikan Kiai Cholil Nafis dengan Ketua PBNU Umarsyah, Wasekjen PBNU M Najib Azca serta Suleman Tanjung pada Plaza PBNU, Lantai 1, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (21/8/2024).
“Kami memutuskan bahwa PKB bukan dapat koordinasi dengan PBNU. Tidak bisa saja komunikasi dengan PBNU yang mana secara historis (dan dokumentasi) ada hubungan erat dengan PBNU. Ini adalah kesimpulan sementara,” ujarnya.
“Kami regu yang tersebut dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kali mengundang, termasuk Ketua Umum PKB. Kami juga mengundang Sekjen PKB lalu dua-duanya sama-sama tiada hadir. Ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturrahim,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kiai Cholil menyatakan informasi mengenai ketidakhadiran Ketum juga Sekjen PKB akan diserahkan terhadap regu panel seperti KH Anwar Iskandar kemudian Kiai Amin Said Husni juga pasca itu akan menjadi langkah PBNU. “Mungkin itu tambahan dari saya,” terangnya
Di samping itu, anggota Tim Panel Pansus bentukan Pleno PBNU, H Umarsyah menyebutkan bahwa pihaknya sudah menunjukkan itikad baik dengan mengundang secara resmi, menyampaikan program yang digunakan jelas, juga melakukan konfirmasi melalui berbagai dokumen dan juga informasi.
“Kami kasih kesempatan untuk beliau dengan cara segera bertemu tatap muka. Tapi Alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tak mengupayakan upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal tiada terlampau banyak permasalahan yang akan kami angkat,” katanya.
Lebih lanjut, Umarsyah menyatakan bahwa PBNU berencana fokus pada tiga isu utama. “Yang pertama permasalahan kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro (PKB) yang tersebut semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB,” katanya.
Kedua, kata Umarsyah, mengenai permusyawaratan yaitu PBNU juga ingin mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan di tempat PKB. Ketiga masalah tata kelola organisasi, hal itu menyangkut Isu terkait tata kelola organisasi PKB.
“Tiga hal ini yang dimaksud kita fokus untuk melakukan pendalaman tetapi hari ini,” tutupnya.
