Jakarta – Komisi VIII DPR RI membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024 adalah untuk menyerang mereka. Bantahan itu disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanulhaq.
Maman mengklaim pembentukan Pansus Angket Haji murni didasari keinginan untuk memperbaiki manajemen haji. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR serta pemerintah pada hal ini Kementerian Agama,” kata Maman melalui keterang tertoreh pada Senin, 29 Juli 2024.
Menurut Maman, Pansus Angket Haji adalah cara yang tersebut sesuai undang-undang agar DPR dapat melakukan pengawasan kemudian perbaikan kerja eksekutif. Maman, yang digunakan juga anggota Pansus Angket Haji, menyampaikan bahwa pembentukan yang disebutkan juga sudah pernah disetujui oleh seluruh fraksi pada parlemen.
Maka dari itu, kata dia, rute Pansus haji tak mempunyai motivasi untuk menyerang PBNU seperti yang dimaksud ditudingkan Yahya. “Pansus haji itu formal, resmi, juga konstitutif. Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” ucap Maman.
Maman pun memohonkan agar PBNU tak diperlukan mengambil bagian campur pada urusan kebijakan pemerintah yang digunakan berada dalam berjalan pada DPR. Apalagi, kata Maman, hak angket adalah hak yang mana dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan berhadapan dengan dugaan penyelewengan kebijakan yang digunakan dinilai bertentangan dengan undang-undang.
Bahkan, Maman menyampaikan bahwa NU seharusnya berterima kasih dengan adanya Pansus Angket Haji. Sebabnya, warga NU nantinya juga bisa saja merasakan kegunaan peningkatan pelayanan haji apabila Pansus mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memaparkan pihaknya mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024. Dia berpendapat tak ada alasan kuat untuk pembentukannya.
“Kami meninjau tidak ada ada yang bisa saja dijadikan alasan yang dimaksud cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu pada konferensi pers usai rapat pleno NU pada Ibukota Indonesia pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti diambil Antara.
Gus Yahya menyebutkan tindakan pembentukan Pansus Haji DPR pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan kedudukan adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, juga hambatan lain yang tersebut sebetulnya tidak ada terkait dengan ibadah haji.
Artikel ini disadur dari Gus Yahya Sebut Pansus Haji DPR Serang PBNU, Fraksi PKB: Tak Ada Urusan
