JAKARTA – Pengurus Pusat Inisiatif Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti tindakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tiada menyertakan hijab di standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai kebijakan yang dimaksud merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Lingkup Ketahanan Nasional lalu Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, pada Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, kemudian Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tidak ada menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi dikarenakan Paskibraka putri yang dimaksud mengenakan hijab pada waktu diberangkatkan dari area terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat langkah tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta menyetujui secara resmi surat persetujuan untuk menaati aturan serta standar yang mana telah dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia miliki putra bangsa terbaik yang mana menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya kemudian keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang tersebut dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan publik yang dimaksud beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh lantaran itu, ia mengajukan permohonan BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, lalu Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang bisa jadi merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya bukan memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan untuk BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada ketika pengukuhan Paskibraka.
