JAKARTA – Ekspor pasir serta hasil sedimen laut yang dibuka setelahnya ditutup selama 20 tahun, yang tersebut diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024. Lantas berapakah nilai tukar pasir laut , hingga sebagian perusahaan berebut untuk mengeruknya.
Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021, tercatat nilai tukar pasir laut untuk di negeri di tempat banderol Rp188 ribu per meter kubik, sedangkan untuk ekspor dipatok Rp288 ribu per meter kubik.
Presiden Joko Widodo pun telah terjadi mengizinkan pemasaran pasir laut, tertuang pada Peraturan otoritas (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi dalam Laut.
PP ini mengatur mengenai pengelolaan hasil sedimentasi dalam laut yang digunakan dilaksanakan untuk: 1) menanggulangi sedimentasi yang dimaksud dapat menurunkan daya menyokong serta daya tampung biosfer pesisir dan juga laut dan juga kemampuan fisik laut; dan juga 2) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di area Laut untuk kepentingan pengerjaan kemudian rehabilitasi biosfer pesisir dan juga laut.
Pengelolaan Hasil Sedimentasi pada laut meliputi tahap perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, lalu pengawasan. Hal yang tersebut harus menjadi catatan adalah, Peraturan otoritas (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
Pada ketika Peraturan pemerintahan ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian juga Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61), dicabut juga dinyatakan tiada berlaku.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah pernah menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 sebagai revisi aturan ekspor pasir lalu hasil sedimentasi laut. Aturan yang dimaksud merevisi untuk kedua kalinya melawan Permendag Nomor 22 Tahun 2023 dan juga Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan kemudian Pengaturan Ekspor, dimaksud mengatur jenis-jenis pasir laut serta hasil sedimentasi laut yang mana sekarang mulai dilarang untuk diekspor.
Dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024, ketentuan ekspor jenis pasir laut berdasarkan pos tarif atau HS Code ex 2505.10.00, yang dilarang yakni Pasir alam yang dimaksud berasal dari pembersihan hasil sedimentasi pada laut yang digunakan miliki ukuran butiran tertentu.
“Pasir alam yang mana berasal dari pembersihan hasil sedimentasi pada laut yang tersebut miliki ukuran butiran D50 < 0,25 mm atau D50 > 2,0 mm; dengan persentase kerang (shells)/CaCO3 > 15%; Au (emas) > 0,05 ppm; Ag (perak) > 0,05 ppm; Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium > 0,05 ppm; Silika (SiO2) > 95%; Timah (Sn) > 50 ppm; Nikel (Ni) > 35 ppm; atau logam tanah jarang total > 100 ppm,” ujar bunyi Permendag yang tersebut dimaksud, Selasa (10/9/2024).
Lebih lanjut, selain jenis pasir laut yang mana dilarang untuk diekspor ke mancanegara seperti pada atas, pasir alam yang dimaksud diatur di nomor IV Sektor Pertambangan di lampiran Permendag Nomor 20/2024, juga dilarang untuk diekspor. “Selain pasir alam yang mana termasuk di hitungan IV Sektor Pertambangan di lampiran Peraturan Menteri ini. Hanya terhadap pasir hasil sedimentasi di dalam laut,” lanjut bunyi ketentuan tersebut.
