JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian konstruksi infrastruktur yang rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, di area sektor konektivitas sudah pernah dibangun 2.700 km jalan tol kemudian 6.000 km pembangunan jalan nasional selama 10 tahun terakhir dalam seluruh Indonesia.
Selain itu juga dilaksanakan penanganan preservasi jalan area berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan wilayah diciptakan serta didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di dalam sektor Perumahan, melalui Proyek Sejuta Rumah (PSR) yang dimaksud digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan sudah pernah dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang mana dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada 10 tahun terakhir sudah sejumlah yang mana selesai dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah pada keterangan resmi, Mingguan (18/8/2024).
Selanjutnya di dalam sektor Narasumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun sudah diciptakan sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang mana dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga dihadiri oleh oleh perkembangan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar serta rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang dimaksud air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di dalam tahun 2014 menjadi 19% pada tahun 2024) dan juga meningkatkan Angka Pertanaman (IP) dari 1,5 pada tahun 2014 menjadi 2,5 pada tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan perkembangan infrastruktur air minum di menyokong akses air minum layak bagi warga sebesar 92% hingga 2023 melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, pada waktu ini mencapai sebesar 82% melalui penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh akibat itu, tugas dan juga tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi penduduk terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
