SERANG – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merespons ramainya dugaan gratifikasi yang mana dialamatkan untuk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep .
Ghufron mengatakan, Kaesang tidak pelaksana negara sehingga tak wajib untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
“Gratifikasi itu sifatnya pelaporan dari pengurus negara bupati/gubernur kalau menerima gratifikasi dilaporkan ke KPK serta oleh KPK diperiksa kemudian ditentukan apakah dirampas atau diserahkan terhadap penerima,” ujar Ghufron di dalam Banten, Kamis (5/9/2024).
“Sementara yang anda tanyakan tadi yang mana bersangkutan tidak penyelanggara negara sehingga tak ada kewajiban hukum untuk melaporkan,” tambahnya.
Dia juga menegaskan KPK tidak ada ada pembatalan mengenai klarifikasi melawan dugaan gratifikasi menerima infrastruktur jet pribadi yang melibatkan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.
“Jadi, kalau kemudian dikait-kaitkan dengan pihak-pihak yang dimaksud lain, itu sekali lagi dalam prosedur KPK. Di Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 Jo Nomor 19 Tahun 2019 sifatnya KPK itu masih pasif,” katanya.
Jika kemudian itu terbukti gratifikasi pada beberapa tahun mendatang, pihak yang disebutkan telah bebas dari Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
