Ibukota – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Sarah Firdausi mengungkapkan pengerjaan infrastruktur diperlukan diarahkan untuk mencapai ketahanan pangan atau food security.
Menurutnya, hal ini penting mengingat nilai tukar pangan dalam tanah air masih terbilang membesar lalu relatif tiada terjangkau oleh sebagian kalangan.
"Selain menghubungkan antarwilayah di dalam Indonesia, pembangunan infrastruktur idealnya sanggup memperkuat tercapainya ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur harus berubah menjadi nilai tambah untuk memudahkan distribusi sehingga akses serta ketersediaan pangan dapat meningkat," ujar Sarah melalui penjelasan di dalam Jakarta, Rabu.
Selain tantangan inovasi iklim yang saat ini semakin dirasakan, kata Sarah, sektor pertanian juga dihadapkan pada luasnya wilayah Nusantara yang berakibat pada biaya distribusi yang tinggi.
Biaya logistik pangan ini juga nantinya dibebankan pada konsumen. Alhasil, tarif pangan dalam tingkat konsumen berubah menjadi lebih banyak mahal.
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain pada ASEAN misalnya, ongkos logistik di dalam Negara Indonesia terbilang sangat mahal, yakni sebesar 24 persen dari total produk-produk domestik bruto (PDB). Sementara Malaya berkisar 13 persen lalu Singapura semata-mata 8 persen dari total PDB.
Selain biaya logistik yang dimaksud mahal, kenaikan biaya material bakar minyak beberapa waktu setelah itu menambah kompleksitas distribusi pangan.
Daerah-daerah yang digunakan sangat dari sentra produksi pangan membutuhkan biaya transportasi yang digunakan lebih tinggi besar dibandingkan dengan yang digunakan letaknya relatif dekat dengan sentra produksi pangan.
Ditambah dengan factor lain, seperti kenaikan harga jual pupuk, ketersediaan pangan bermetamorfosis menjadi semakin sulit kemudian biaya yang harus ditanggung konsumen akan semakin tinggi.
Oleh sebab itu, pengerjaan infrastruktur diharapkan mampu mencapai kestabilan harga jual lalu ketersediaan komoditas pangan dalam seluruh wilayah Indonesia.
Sarah menyampaikan konstruksi infrastruktur harus diarahkan untuk memperkuat terciptanya jalur distribusi material pangan yang lebih lanjut efisien.
Penyediaan jenis infrastruktur yang tepat akan menciptakan jalur distribusi pangan yang tersebut efisien antar daerah. Komoditas lokal maupun impor akan dapat didistribusikan secara merata ke bervariasi tempat ke tanah air.
Hal inilah yang dimaksud akan berdampak pada kestabilan harga jual komoditas pangan serta juga ketersediaannya.
Selain itu, lanjut Sarah, pengerjaan infrastruktur juga harus diarahkan untuk membantu terintegrasinya Negara Indonesia dengan perdagangan internasional.
Tidak hanya saja menggalakkan ekspor, Nusantara juga harus siap mengimpor komoditas, baik pangan maupun materi baku, untuk meningkatkan efisiensi lalu keterjangkauan harga.
Dengan mengikuti mekanisme tersebut, Negara Indonesia akan berubah jadi semakin kompetitif pada bidang ekspor dan juga impor. Harga barang juga komoditas juga akan mengikuti mekanisme internasional sehingga bukan ada lagi pihak yang tersebut mampu memonopoli suatu barang atau komoditas tertentu.
"Dengan semakin mudahnya barang atau komoditas masuk serta mengundurkan diri dari ke dan juga dari Indonesia, harga jual barang dan juga komoditas yang dimaksud akan semakin terjangkau. Hal ini tentu berdampak positif yaitu penduduk dapat memenuhi kebutuhannya dengan komoditas berkualitas dengan biaya terjangkau serta hal ini juga menggalakkan semakin berkembangnya suatu kawasan," kata Sarah.
Pembangunan infrastruktur yang dimaksud berorientasi terhadap ketahanan pangan juga akan membuka kesempatan penanaman modal akibat kesiapan infrastruktur merupakan salah satu hal yang digunakan diperhatikan oleh calon penanam modal.
CIPS pun menyokong pemerintah untuk menciptakan jalur distribusi barang juga komoditas, di hal ini adalah pangan lokal maupun impor, melalui konstruksi infrastruktur yang mana sedang dilaksanakan.
Artikel ini disadur dari CIPS: Pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk ketahanan pangan
