JAKARTA – pemerintahan akan menghapus Pertalite dan juga Pertamax dari peredaran mulai akhir tahun 2027 atau tahun 2028 mendatang. Deputi Lingkup Kerjasama Infrastruktur lalu Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakaan jenis BBM yang disebutkan akan diganti dengan jenis BBM yang dimaksud punya sulfur lebih tinggi rendah ketimbang pertalite atau pertamax.
“Ini tentu membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, akan diadakan secara area per daerah, serta rencananya fully dilaksanakan secara nasional akhir 2027 atau 2028 yang digunakan pertama,” ucapannya pada jumpa pers dalam Jakarta, Kamis di malam hari (12/9/2024).
Baca Juga: Mengenal Pertamax Green, Jenis BBM Baru Pengganti Pertalite yang tersebut Mulai Dibatasi
Lebih lanjut, Kaimudin mengungkapkan penyediaan BBM rendah sulfur itu untuk menyesuaikan dengan mesin standar euro 4 dan juga 5 yang digunakan pada waktu ini dipasang oleh pabrikan kendaraan bermotor. Harapannya pengaplikasian BBM rendah sulfur itu dengan standar mesin euro 4 mampu menurunkan emisi gas buang yang mana lebih tinggi bersih.
“Kita ingin penyediaan BBM berkualitas, BBM itu yang tersebut disediakan adalah BBM yang digunakan rendah sulfur atau comply dengan mesin euro 4,” sambungnya.
Meski demikian, Kaimudin menegaskan BBM baru rendah sulfur yang disebutkan akan memiliki harga jual jual yang tersebut identik seperti jenis pertalite serta pertamax ketika ini, walaupun ada penambahan biaya produksi untuk menghasilkan kembali produk-produk baru tersebut.
Penambahan biaya itulah yang mana nantinya akan ditanggung pemerintah yang dimaksud diberikan terhadap PT Pertamina merupakan modal kerja. Sehingga beban biaya tambahan dari proses produksi bisa saja ditambal pemerintah kemudian tak berpengaruh terhadap harga jual jual ke konsumen.
“Kita tidak ada ada naikan tarif BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang tersebut nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Baca Juga: Luhut Klaim 94% Pembeli BBM Subsidi Pertalite serta Solar Orang Kaya
Pada kesempatan berbeda, SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengungkapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur ini diperlukan tambahan penanaman modal sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Pengembangan Usaha ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pada kilang.
“Melalui penanaman modal Pertamina di dalam RDMP Balikpapan, kami sudah ada pembangunan ekonomi sekitar USD5 miliar, itu akan bisa saja produksi BBM kualitas EURO 5. Tapi memang sebenarnya untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan, ada sekitar hampir USD2 miliar,” tambahnya.
Sehingga pada waktu ini, dikatakan Wisnu, PT Pertamina masih mengawaitu regulasi dari eksekutif terkait penyaluran atau perdagangan materi bakar rendah sulfur tersebut.
“Untuk itu kami sedang menanti eksekutif untuk adanya revisi Perpres terkait penyaluran BBM oleh sebab itu kami sebagai BUMN kami harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya pada who’s gonna pay the bill,” pungkasnya.
