Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia ke bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Indonesia menggerakkan reformasi PBB serta lembaga multilateral lainnya akan berubah menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam program diskusi “Dinamika dan juga Perkembangan Bumi Terkini: Geopolitik, Keamanan, lalu Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute di dalam Jakarta, Minggu.
Menurut dia, susunan institusi multilateral yang dimaksud ada pada waktu ini seperti PBB serta Organisasi Perdagangan Bumi (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Bumi II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi lalu kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global pada waktu ini tidaklah mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, telah bukan lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Negara Indonesia senantiasa memacu pergerakan reformasi multilateral sebab meyakini bahwa sistem multilateral yang dimaksud efektif harus dibuat lebih tinggi inklusif, demokratis, representatif, dan juga adil.
“Dalam dunia yang digunakan semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menghadirkan bola untuk keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Nusantara terancam melemah apabila tidaklah diiringi dengan inovasi tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan tahapan reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB di bentuk penambahan jumlah keseluruhan anggota masih Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya dalam Pertemuan Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, juga lainnya memiliki populasi serta peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang digunakan setara pada rangka tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
