Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek
Pemerintah Amerika Serikat meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang diidentifikasi memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Dengan menerapkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil harus menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Keputusan tersebut juga menjangkau larangan pengadaan produk yang diproduksi oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Tidak hanya itu, ketentuan juga menjangkau produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Kebijakan keamanan ini memperlihatkan upaya pemerintah AS untuk mengendalikan ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang memerlukan pembatasan keamanan tambahan.
Perintah resmi tersebut telah dikeluarkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Namun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pembatasan berlaku terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak menunjukkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Masyarakat umum juga tidak secara otomatis menjadi pihak yang diwajibkan menghapus layanan tersebut. Pembedaan ini penting dipahami agar keputusan pemerintah tidak digambarkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Kekhawatiran Perlindungan Data Mendorong Kebijakan Amerika Serikat
Di antara kekhawatiran penting dalam pembatasan DeepSeek adalah kemungkinan ancaman pengelolaan data pengguna. Lembaga keamanan federal mengkhawatirkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks sistem pemerintahan, informasi yang digunakan dalam aplikasi AI dapat melibatkan dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Karena itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan menuntut pengawasan yang lebih ketat. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak dengan sendirinya memastikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Selain perlindungan data, pemerintah AS juga mengevaluasi risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Pada sistem digital berskala besar, satu produk dapat menggunakan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan ketika organisasi harus memverifikasi asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Ketika suatu aplikasi pihak ketiga mengintegrasikan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga harus mengevaluasi berbagai integrasi perangkat lunak untuk memastikan apakah terdapat komponen yang termasuk dalam kebijakan tersebut.
Dasar Hukum Penghapusan DeepSeek dari Infrastruktur Pemerintah
Kebijakan penghapusan terhadap DeepSeek didasarkan pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Peraturan federal tersebut mengatur mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengecualikan pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Berdasarkan mekanisme hukum ini, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Untuk lembaga federal sipil, kewenangan tersebut berada pada Menteri Keamanan Dalam Negeri. Berdasarkan prosedur tersebut, pembatasan teknologi diterapkan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Mengacu pada aturan, instansi yang termasuk dalam perintah harus melaksanakan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah diidentifikasi. Walaupun begitu, mekanisme hukum tersebut juga mengatur proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang memenuhi persyaratan. Prosedur khusus itu dilakukan melalui jalur resmi dan tidak langsung menghasilkan izin penggunaan. Di samping instansi federal, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga berpotensi terpengaruh aturan rantai pasokan tersebut. Jika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Ketentuan demikian menggambarkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Dari sudut pandang pengelola sistem pemerintah, perintah penghapusan DeepSeek menciptakan kebutuhan untuk meninjau penggunaan perangkat lunak secara menyeluruh. Kegiatan pemeriksaan tersebut berpotensi melibatkan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Jika ditemukan produk yang tercakup dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Namun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu perlu mempertimbangkan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Sebagai contoh, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk memproses dokumen mungkin membutuhkan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Berkat evaluasi menyeluruh, risiko gangguan operasional dapat dikurangi selama proses penyesuaian berlangsung.
Jika dilihat dari sektor teknologi, kebijakan tersebut berpotensi mengubah keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Perusahaan pengembang aplikasi yang mengintegrasikan model DeepSeek dalam produk mereka harus memperhatikan apakah penawaran tersebut dipengaruhi oleh perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat menemui kebutuhan tambahan untuk membuktikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut dapat memperbesar perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Meskipun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak dengan sendirinya menghapus seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Perusahaan di luar cakupan aturan tetap dapat mempertimbangkan risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Pembatasan terhadap DeepSeek mencerminkan semakin eratnya hubungan antara perkembangan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Di tengah percepatan inovasi global, teknologi kecerdasan buatan semakin dipandang sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Penyedia teknologi dari berbagai negara berupaya menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih tinggi. Pengembang model kecerdasan buatan itu menarik perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga menjalankan peranan penting dalam mengarahkan keputusan pengadaan teknologi.
Di sisi lain, pembatasan terhadap teknologi asal China menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat memprioritaskan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat melemahkan keamanan informasi. Sebaliknya, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan AI kini melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Dari sudut pandang ekosistem digital dunia, perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kesimpulan tentang Perintah Penghapusan DeepSeek di Amerika Serikat
Keputusan Amerika Serikat untuk menyingkirkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan besar dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Dengan menggunakan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS melarang pengadaan serta penggunaan produk yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Langkah ini menunjukkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak merupakan pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Meskipun demikian, ruang lingkup kebijakan harus diperhatikan secara tepat karena tidak langsung diterapkan seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Ke depannya, keputusan ini dapat mendorong pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Menurut pandangan Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah merupakan langkah tepat dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.
