Jakarta (ANTARA) – Warga Transportasi Negara Indonesia (MTI) menekankan pentingnya subsidi layanan transportasi rakyat pada upaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan angkutan umum, termasuk pelayanan angkutan umum berbasis listrik.
Wakil Ketua Area Pemberdayaan lalu Penguraian Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa skema subsidi layanan angkutan umum, termasuk layanan transportasi lintas daerah, secara proporsional telah lama diterapkan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu, ia menyampaikan bahwa penerapan skema subsidi juga pengelolaan layanan angkutan umum semacam itu dapat diterapkan dalam wilayah yang lain.
Dia juga mengemukakan perlunya pembentukan badan layanan umum area atau BLUD untuk memperkuat pengelolaan layanan transportasi publik, diantaranya mengupayakan penyediaan dananya.
Pendanaan penyelenggaraan pelayanan transportasi publik, menurut dia, semestinya tiada hanya sekali berasal dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) juga Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD).
"Perlu upaya lain untuk mencari pendanaan pengoperasian angkutan umum selain dari APBN atau APBD," katanya.
Baca juga: Airlangga dorong tempat lain tiru DKI Jakarta adopsi bus listrik
Baca juga: Pemerintah tingkatkan konektivitas Bekasi dengan angkutan umum JRC
Djoko menyampaikan bahwa pendanaan pengoperasian layanan transportasi masyarakat antara lain dapat diperoleh dari ongkos penumpang, iklan, pajak kendaraan bermotor, kemudian retribusi parkir.
Badan usaha milik negara (BUMN) juga perusahaan swasta, menurut dia, juga bisa jadi terlibat di pendanaan penyediaan layanan transportasi publik.
Dalam hal ini, BUMN dapat menggunakan alokasi dana tanggung jawab sosial lalu lingkungan dan juga perusahaan swasta bisa jadi menyisihkan dana tanggung jawab sosialnya untuk membantu penyelenggaraan layanan angkutan umum.
Selain itu, Djoko menyampaikan, alokasi dana angkutan pelajar dari Dana Pendidikan juga Dana Alokasi Khusus Angkutan Darat dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelenggaraan pelayanan transportasi publik.
"Membenahi angkutan umum jangan berhenti belaka pada Kementerian Perhubungan, keikutsertaan lembaga lainnya diperlukan. Alokasi anggaran pada bentuk dana alokasi khusus juga penting," katanya.
Pemanfaatan sarana angkutan umum dapat menekan pengeluaran untuk biaya transportasi, menghurangi kemacetan sesudah itu lintas, juga menurunkan polusi udara.
Oleh akibat itu, ketersediaan serta kualitas pelayanan transportasi masyarakat mesti ditingkatkan untuk menggerakkan peningkatan pemanfaatan sarana angkutan umum.
Djoko menyampaikan bahwa perusahaan serta instansi pemerintah juga bisa saja mengarahkan pegawainya untuk menggunakan sarana transportasi publik.
"Tidak harus setiap hari, namun dari instansi yang digunakan ada dapat diatur secara bergiliran pada hari kerja," katanya.
Ia menambahkan, tarif khusus dapat dikenakan pada warga lanjut usia, pelajar lalu mahasiswa, penyandang disabilitas, serta veteran yang dimaksud menggunakan sarana transportasi umum.
Baca juga: Sistem digitalisasi transportasi jawab tingginya mobilitas warga
Baca juga: Pemerintah Daerah Perkotaan Bogor kaji dua opsi pembiayaan Biskita Transpakuan
Artikel ini disadur dari MTI tekankan pentingnya subsidi layanan transportasi publik
