Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian serta pengangkatan jabatan menteri dalam ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.
Lantas apa kata mereka?
Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, setiap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Wakil Menteri Penyertaan Modal Yuliot Tanjung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai penduduk dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri di Kementerian Investasi.
1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan diperkenalkan Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan mengambil bagian di penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan menguatkan koordinasi dengan regu gugus tugas sinkronisasi.
Bila sebelumnya perlu mengundang grup untuk mengkaji perihal keuangan negara, Sri Mulyani menyatakan ketika ini tiada wajib lagi. “Enggak diperlukan ada penghadapan khusus akibat sekarang Mas Thomas telah ada di sini,” kata beliau pada konfrensi pers perkenalan wamen baru dalam Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Wadah Negara Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu berisiko menyebabkan konflik kepentingan lalu nepotisme.
“Berpotensi mengakibatkan conflict of interest lalu nepotisme,” kata beliau ketika dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.
Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat ketika Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti lalu Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat berubah jadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, tiada diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.
“Tidak ada sesuatu yang mana mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ucapannya lagi.
Pihaknya menyatakan memang sebenarnya penting upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo pada APBN 2025. Semuanya akan dilihat pada Nota Keuangan dan juga RAPBN yang mana akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, sebab di dalam KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.
“Tapi harusnya bukanlah ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, dapat profesional yang tersebut lain,” ujarnya.
2. Peneliti Senior Pusat Studi Politik BRIN Lili Romli
Menanggapi tindakan Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah duta menteri di dalam kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Investigasi Politik Badan Penelitian dan juga Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli bukan ada urgensi atau situasi yang mana mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.
“Dengan sisa waktu yang hanya sekali tinggal beberapa bulan, masyarakat akan mengamati tiada ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.
Menurut Lili, komunitas akan mengawasi pelantikan para Wamen itu sebagai event bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung mengamati ini sebagai bagi-bagi jabatan hanya daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.
3. Pengamat urusan politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Pengamat urusan politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno memandang langkah Presiden Jokowi melantik tiga duta menteri Kabinet Indonesi Maju di sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.
“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Kedudukan wamen di situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi untuk media, Kamis.
Di sisi lain, menurut dia, tindakan Jokowi juga akan dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya belaka tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga tidak ada yakin akselerasi kinerja menteri mampu dikerjakan pada kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan tempat wamen bisa saja mengantisipasi sektor ekonomi yang mana tak stabil.
“Setidaknya dapat mengantisipasi keadaan perekonomian yang tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti
Artikel ini disadur dari 3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Penghujung Kekuasaan
