JAKARTA – Ikatan Dokter indonesia (IDI) menyoroti perkara bullying atau perundungan yang digunakan terjadi di area lingkungan Rencana Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Ketua Junior Doctors Network IDI (Official JDN yang diakui World Medical Association), Dr Tommy Dharmawan, SpBTKV, PhD membeberkan penyulut terjadinya bullying di tempat lingkungan PPDS.
Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah kontestan PPDS tidak ada diberikan gaji. Menurutnya, PPDS tidaklah digaji menjadi permasalahan yang digunakan ada di tempat Indonesia. Gaji sangat berpengaruh pada perkara bullying, sehingga beberapa oknum senior minta diberikan makan, minta diantar, hingga minta diberikan pelayanan di area luar akademis.
“Kalau PPDS diberi gaji, minimal merekan bisa saja beli makan sendiri. Atau ketika anak sakit, bayangkan kontestan PPDS rentang usai 27 sampai 35 tahun, merekan harusnya udah punya pendapatan di area usia itu juga berkeluarga. Bayangkan kalau anaknya sakit, keluarganya sakit, tiada ada pendapatan serupa sekali. Bagaimana selama ini merek menghidupi diri sendiri,” tutur dr Tommy di Media Massa Briefing mengenai Bullying PPDS sama-sama PB IDI & JDN IDI, Rabu (21/8/2024).
Dokter Tommy menuturkan, di area luar negeri seperti Malaysia, partisipan PPDS digaji senilai Rp15 juta. Sementara itu, pada waktu pengalamannya training di area Singapura, dr Tommy digaji 2.650 dolar Singapura atau kurang lebih banyak Rp31,4 juta. Sedangkan dalam Indonesia, kontestan PPDS bukan digaji sebanding sekali.
“Ini harus jadi poin oleh Kemenkes ataupun Kemendikbud serta rumah sakit vertikalnya. Utamanya untuk memberikan penghasilan pada PPDS,” tandasnya.
Dokter Tommy menekankan, PPDS harus digaji akibat merek bekerja, tidak pelajar kedokteran yang digunakan sedang koas.
“PPDS harus digaji, lantaran bukan manusiawi sekali kalau tak digaji. Mereka bkerja, tidak bukan bekerja. Mereka bukanlah siswa kedokteran koas, dia bekerja, jadi asisten operasi, memeriksa pasien, mengatur pelayanan. Dengan begitu, ketika lulus paripurna atau bisa jadi memeriksa pasien dengan baik,” ungkapnya.
Namun, dr Tommy menyebut, pemberian pendapatan untuk partisipan PPDS tiada bisa jadi diberikan dari keuangan rumah sakit vertikal, diambil dari dokter penanggung jawab pasien atau konsulen.
“Simulasi keuangan mengungkapkan kalau PPDS hanya saja digaji dari rumah sakit vertikal atau rumah sakit pendidikan, kolpas rumah sakit pendidikannya di beberapa bulan, sehingga perlu dicarikan skema yang mana baik agar PPDS ini dapat diberikan gaji,” tandasnya.
