Kusfiardi
Analis Kondisi Keuangan Politik FINE Institute
INDONESIA masih mengandalkan pengumpulan pajak dengan cara yang digunakan cenderung membebani rakyat. Bukannya menciptakan lebih banyak banyak lapangan kerja kemudian memacu warga mencapai Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemerintah justru menggunakan instrumen pajak seperti Pajak Pertambahan Skor (PPN) juga cukai untuk meraup penerimaan negara. Instrumen pajak konsumsi ini cenderung lebih besar menyasar kelas menengah, yang digunakan secara perlahan semakin merasa tercekik oleh beban pajak, khususnya sebab daya beli dia tidaklah meningkat seiring dengan kenaikan beban tersebut.
Menurut Teori Kurva Laffer, ada batas optimal pada pengenaan pajak. Jika pajak terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan insentif untuk berproduksi atau berbelanja, yang mana pada akhirnya justru akan menurunkan penerimaan negara. Indonesia ketika ini mengandalkan PPN lalu cukai yang dapat menghambat konsumsi kelas menengah, teristimewa ketika daya beli mereka itu melemah akibat tekanan kegiatan ekonomi global. Rasio pajak terhadap Ekonomi Nasional Indonesia pada 2022 tercatat sekitar 9-10%, salah satu yang tersebut terendah dalam kawasan ASEAN, menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan penerimaan pajak secara efisien.
Sementara itu, pemerintah cenderung boros pada mengalokasikan anggaran sosial bagi kelompok miskin melalui program-program bantuan sosial (bansos), yang mana pada dasarnya bertujuan meningkatkan konsumsi domestik. Namun, menurut Teori Redistribusi Keynesian, redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial semata-mata efektif jikalau digunakan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, tidak sekadar menambah konsumsi sementara. Tanpa ada acara yang menggalakkan peningkatan keterampilan juga kapasitas ekonomi, kebijakan ini cuma berfungsi sebagai solusi jangka pendek juga tidak ada menguatkan fondasi ekonomi.
Ketika penerimaan negara tidak ada diiringi dengan kebijakan kegiatan ekonomi yang dimaksud memadai untuk meningkatkan sektor-sektor produktif, perekonomian akan terjebak di peningkatan yang tersebut stagnan. Teori Harrod-Domar menggarisbawahi pentingnya tingkat penanaman modal yang dimaksud tinggi untuk mencapai pertumbuhan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Jika pemerintah tidaklah fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif juga investasi, Indonesia akan semakin sulit pergi dari dari jebakan middle-income trap .
Korupsi juga Inefisiensi Birokrasi: Hambatan Besar untuk Reformasi
Korupsi adalah salah satu permasalahan struktural yang digunakan terus menghambat perkembangan Indonesia. Ukuran Persepsi Korupsi yang mana dirilis oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 38 dari 100 pada tahun 2023, peringkat 110 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penghambat utama bagi reformasi institusi lalu pertumbuhan ekonomi. Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, institusi yang digunakan lemah lalu korupsi yang mana merajalela menurunkan insentif untuk berinovasi, sehingga menghambat pertumbuhan jangka panjang.
Korupsi yang dimaksud meluas juga menciptakan inefisiensi birokrasi, yang dimaksud menghambat pembangunan ekonomi dan juga memperlambat proses reformasi ekonomi. Ukuran Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) dari Bank Global menempatkan Indonesia di area peringkat ke-73 pada tahun 2020. Meski ada perbaikan, peringkat ini menunjukkan masih banyaknya hambatan birokratis yang digunakan harus diatasi. Proses perizinan yang dimaksud lambat dan juga tidaklah transparan kerap kali memperlambat arus investasi, dan juga meskipun UU Cipta Kerja (Omnibus Law) berupaya menyederhanakan perizinan, implementasinya belum sepenuhnya efektif juga justru menyebabkan kritik terkait pengabaian hak-hak pekerja kemudian penurunan daya beli publik.
Jebakan Pendapatan Menengah: Indonesia Masih Terperangkap
Dalam teori sektor ekonomi pembangunan, middle-income trap terjadi ketika sebuah negara gagal bertransformasi dari kegiatan ekonomi berbasis upah rendah juga ekspor komoditas menjadi kegiatan ekonomi berbasis inovasi. Indonesia ketika ini berada pada kedudukan yang tersebut rentan, dalam mana ketergantungan terhadap sektor komoditas serta minimnya nilai tambah menghambat transisi ke sektor ekonomi yang digunakan lebih lanjut maju. Teori Neoklasik serta Modernisasi menekankan bahwa untuk meninggalkan dari jebakan ini, sebuah negara harus beralih ke kegiatan ekonomi berbasis teknologi lalu inovasi, seperti yang digunakan dijalankan oleh Korea Selatan juga Taiwan.
Untuk membantu hal ini, Indonesia perlu meningkatkan Produktivitas Total Faktor (Total Factor Productivity – TFP) yang dimaksud mencerminkan efisiensi pada pemanfaatan sumber daya ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa produktivitas Indonesia stagnan dibandingkan negara-negara tetangga, juga ini semakin mempersulit jalan pergi dari dari jebakan pendapatan menengah.
Selain itu, distribusi pendapatan yang digunakan timpang masih menjadi hambatan serius. Koefisien Gini, yang tersebut mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa ketimpangan dalam Indonesia masih cukup tinggi. Meski bantuan sosial bertujuan menghurangi ketimpangan ini, inisiatif yang dimaksud tidaklah cukup efektif tanpa adanya penciptaan lapangan kerja yang digunakan berkualitas kemudian berkelanjutan.
Perlunya Reformasi Struktural
Untuk mengundurkan diri dari dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang dimaksud mendalam. Teori Pertumbuhan Endogen menekankan pentingnya penanaman modal pada pendidikan, teknologi, dan juga perubahan untuk menciptakan perekonomian berbasis pengetahuan. otoritas harus mengubah fokus dari sekadar mencari penerimaan pajak melalui instrumen konsumsi juga menghurangi subsidi langsung, menuju penciptaan ekosistem yang tersebut mengupayakan produktivitas jangka panjang.
Jika tidak, kebijakan yang dimaksud ada ketika ini cuma akan menambah masa berlaku ketergantungan terhadap solusi sementara, tanpa memperbaiki fundamental sektor ekonomi yang kuat. Indonesia harus belajar dari negara-negara yang tersebut sukses meninggalkan dari jebakan ini dengan memulai pembangunan institusi yang kuat, meningkatkan penanaman modal di inovasi, lalu menciptakan lapangan kerja produktif yang digunakan berkelanjutan.
