JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas di tempat artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan jikalau ingin mendirikan ormas pasca gagal maju pemilihan gubernur 2024 .
Diketahui, pada Hari Jumat (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai urusan politik (parpol). Sinyal itu disampaikan pasca dirinya gagal progresif pemilihan gubernur 2024 dikarenakan tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk menghimpun semua semangat inovasi yang sekarang makin hari makin terasa besar, serta itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka mendirikan ormas atau memulai pembangunan partai baru, mungkin saja itu jalan yang tersebut akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang tersebut dimaksud organisasi kemasyarakatan yang dimaksud selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan lalu dibentuk oleh rakyat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta tujuan untuk berpartisipasi di penyelenggaraan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersebut berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang dimaksud kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan menghadapi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang dimaksud selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang dimaksud didirikan serta dibentuk oleh warga secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan juga tujuan untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersebut berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur di Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang mana berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud di Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. bukan berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tidaklah berbasis anggota.
Selanjutnya, di tempat Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud di Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan bukan berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta pembangunan yang dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD serta ART;
b. acara kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak menghadapi nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan tidaklah sedang di sengketa kepengurusan atau di perkara dalam pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilaksanakan oleh menteri yang mana menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum dan juga hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelahnya meminta-minta pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih tinggi lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan juga ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
