JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman kemudian Penyertaan Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog sanggup menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau hitungan pasti dari anggaran yang digunakan ditekan tersebut.
“Sekarang anda bukan tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dimaksud dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Area Wisata juga Kondisi Keuangan Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu sanggup menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut ketika turnamen Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, total item atau komoditas yang mana tersedia di dalam e-Katalog naik signifikan. Hingga ketika ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang dimaksud telah melakukan registrasi di area Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa eksekutif (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan menyusun kebijakan bidang berdasarkan jumlah keseluruhan item yang terdaftar di area e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu lapangan usaha policy yang tersebut nanti akan kita memulai pembangunan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog lalu kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu tidak nomor yang digunakan kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga untuk bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada dapat bikin lapangan usaha policy kita’ jadi item apa hanya dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang tersebut kita bangun industrinya supaya itu betul-betul dia captive market dalam pada e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau aplikasi mobile belanja online milik pemerintah mampu menghindari tindakan pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini sanggup dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang dirilis pada Maret 2024 lalu, perkara anomali nilai tukar mampu terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidaklah dapat melakukan kecurangan yang tersebut merugikan negara.
