Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp26 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pada waktu ini pihaknya berada dalam mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran yang dimaksud nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung gedung perkantoran pada IKN juga sarana lalu prasarana yang tersebut sebelumnya sudah ada dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana lalu Kantor Presiden kemudian Wakil Presiden, 4 komplek gedung perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, serta lain sebagainya.
“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tidaklah termasuk pemeliharan juga pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki pada waktu ditemui di tempat Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di dalam IKN yang Diganti dalam Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang tersebut dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan berbagai anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk sanggup memelihara prasarana yang mana telah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, merekan memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk pada waktu ini beberapa infrastruktur yang mana sudah ada diciptakan memang benar masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang dimaksud praktis berpengaruh terhadap prioritas konstruksi infrastruktur dasar dalam IKN yang digunakan juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi pada CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar pada IKN masih cukup sejumlah memerlukan dukungan APBN. Terutama yang digunakan berkaitan dengan pengembangan kawasan dalam KIPP 1B, dan juga 1C yang dimaksud kedepannya akan menjadi tempat pemodal IKN.
“Karena sejumlah pemodal yang mana telah mulai pembangunan, kita merancang jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin bukan hanya sekali di area KIPP 1A, tapi juga 1B juga 1C,” tutup Basuki.






