JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tiada cuma bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru serta orang tua yang tersebut membimbing masyarakat.
“Kalau ia (kepala desa) tiada mempunyai kemampuan leadership meskipun di tempat tingkat desa, maka tiada akan berprogres desa itu,” jelasnya pada Rapat Kerjasama Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Inisiatif Perkuatan Pemerintahan dan juga Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 pada Ibukota Indonesia dikutipkan Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas kemudian peluang ketidakadilan yang harus diperbaiki di proses pendataan penduduk kurang mampu di area desa. Menurutnya, kepala desa yang dimaksud adil seharusnya mencatatkan data lalu memberikan bantuan berdasarkan keperluan masyarakat, bukanlah afiliasi kebijakan pemerintah atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang mana ini dapat, ini yang digunakan lebih lanjut miskin bukan dapat, ini dimulai dari pendataan di tempat desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya mendirikan sistem pengelolaan keuangan desa yang digunakan baik, transparan, kemudian akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pembangunan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang dimaksud menanti pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk faedah pembangunan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan publik desa melalui berbagai program. Ini adalah seperti acara Pemberdayaan Keseimbangan Keluarga (PKK) yang dimaksud miliki kegiatan terkait kemampuan fisik ibu juga anak, juga kebersihan di tempat desa. Berbagai inisiatif itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dalam desa juga tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menggalakkan percepatan peningkatan dunia usaha desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pemakaian dana desa maksimal 40 persen. Ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang mana berhasil, belaka beberapa yang mana dapat menghasilkan, yang digunakan saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang dimaksud bisa jadi memunculkan memiliki penghasilan di tempat berhadapan dengan 5 miliar [rupiah] pada 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan juga efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan tidaklah hanya saja bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, serta evaluasi yang dimaksud terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, dan juga ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak dan juga bukan berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, bukan berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, lalu inilah yang namanya bakti kita bagi penduduk kemudian Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
