JAKARTA – Global harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang tersebut buruk’ dengan warga sipil di area mana pun berada pada bahaya, kata seseorang pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang dimaksud dihasilkan kecerdasan buatan yang tersebut sedang dikembangkan mampu memilih juga menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia dikarenakan target LAWS didasarkan pada data yang dimaksud diterima kemudian diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan di tempat seluruh dunia lalu sudah digunakan di area medan konflik dalam kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional sebab langkah untuk membunuh dibuat oleh robot, bukanlah manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk menyetujui secara resmi perjanjian untuk menyetujui tidaklah menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik dan juga Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan kebijakan pelarangan senjata yang disebutkan diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang tersebut jelas, dunia menghadapi masa depan yang tersebut gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil di tempat mana pun mereka itu berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia telah lama menyadari bencana yang digunakan diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia berhadapan dengan sistem senjata.
