JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Rieke Diah Pitaloka mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) segera berlaku tanpa perlu mengubah undang-undang (self executing).
“Maka, KPU wajib hukumnya segera melakukan inovasi terhadap Pasal 11 dan juga Pasal 15 Peraturan KPU (PKPU) No.8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan juga Wakil Gubernur, Kepala Daerah lalu Wakil Bupati, Wali Pusat Kota kota lalu Wakil Wali Kota,” ujar Rieke, Hari Minggu (25/8/2024).
Maka itu, Rieke menekankan inovasi Pasal 11 kemudian Pasal 15 PKPU No.8/2024 wajib hukumnya sesuai pertimbangan lalu amar Putusan MK pada 20 Agustus 2024.
Pertama, kata dia, Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 terkait batas ketentuan usia calon kepala area di Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada: “WNI yang mana dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota adalah yang mana memenuhi ketentuan berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur juga 25 tahun untuk Calon Kepala Kabupaten lalu Calon Wali Kota”.
Rieke menambahkan, Pasal 15 PKPU No.8/2024 menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024: “pemenuhan batas usia calon kepala wilayah dihitung sejak pelantikan calon terpilih”.
“Jadi yang diatur tidak aturan usia pencalonan, tapi aturan pelantikan calon terpilih,” kata Rieke.
Rieke melanjutkan, barangkali ketika menghasilkan PKPU No.8/2024, komisioner KPU, khususnya Ketua KPU yang lama lupa Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait hierarki PUU kalau menimbulkan PKPU dasar acuannya harus undang-undang, bukanlah putusan Mahkamah Agung.
“Putusan MK memerintahkan batasan usia calon partisipan kembali ke Pasal 7 huruf e UU Pilkada,” imbuhnya.
