JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Alexander Marwata berpendapat bahwa pimpinan KPK ke depan harus siap menjadi oposisi pemerintah. Sikap oposisi harus diambil jikalau kebijakan pemerintah bukan pro terhadap pemberantasan korupsi.
Alex mengatakan, KPK lembaga unsur eksekutif. Namun, bukanlah berarti menjadi bawahan presiden.
“Presiden itu bukan bisa saja memberhentikan atau mengganti pimpinan KPK. Jadi, mestinya sih pimpinan KPK itu siap menjadi oposisi pemerintah ketika kebijakan-kebijakan itu tak pro pemberantasan korupsi. Kita harus mengingatkan, menegur, gitu loh,” kata Alex di diskusi bertajuk ‘Bertahan Arungi Gelombang’ di dalam Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).
“Ini menjadi saya pikir apa ya, ya itu tadi, kedudukan pimpinan KPK itu sebetulnya, secara undang-undang itu sangat independen, sangat independen,” sambungnya.
Alex menekankan bahwa independensi KPK hal yang dimaksud mutlak dilakukan. “Enggak usah dengarin yang lain, toh kalian misalnya tidaklah disukai oleh pimpinan lembaga-lembaga lain enggak berpengaruh juga,” ujarnya.
