DKI Jakarta – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang mana saat ini terpantau bergeser dari kuantitas menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang tambahan tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih besar tinggi. Ketika saya melihat, saat spending, itu berarti khalayak harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang ia beli,” kata Deputi Area Industri serta Penanaman Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata penting mengikuti tren untuk mencari potensi atau bursa baru yang dapat menciptakan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih besar untuk tinggal lalu menikmati pengalaman berwisata pada Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat banyak pangsa yang mana sanggup dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dimaksud dapat dikembangkan di dalam dalamnya seperti pengembangan marina dan juga boating hingga bidang kapal yacht yang dimaksud sedang tumbuh ke kawasan Asia.
“Ini yang digunakan kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang mana tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Peluang Usaha Pariwisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesi atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang bisa jadi kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang digunakan ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, dan juga ia bisa jadi spending lebih lanjut banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dimaksud dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang dimaksud berhubungan dengan pariwisata ke bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih lanjut sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf ke ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman ke Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari membuka puasa sampai malam, menginap kita pada sana. Ada yang tersebut nginap di dalam hotel, ada yang digunakan di dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, termasuk menentukan sasaran juga paket wisata, model barang atau prasarana apa cuma yang tersebut wajib disusun kemudian disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aktivitas lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mana ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang tersebut seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
