JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dinyatakan terbukti melanggar kode etik serta dijatuhi sanksi sedang. Menunda-nunda persidangan menjadi hal yang dimaksud memberatkan hukuman Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk Ghufron.
Salah satu hukumannya dalam bentuk pemotongan penghasilan 20 persen. Dalam pertimbangannya, Dewas KPK juga membacakan hal-hal yang digunakan memberatkan dan juga meringankan terhadap putusan yang dimaksud dijatuhkan untuk Ghufron.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebutkan, salah satunya adalah Ghufron tidaklah menyesali perbuatannya juga menunda-nunda jalannya persidangan. “Terperiksa tak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang serta terperiksa sebagai pimpinan KPK seharusnya menjadi teladan pada penegakan etik, namun melakukan yang dimaksud sebaliknya,” kata Albertina di dalam Ruang Sidang Dewas KPK, hari terakhir pekan (6/9/2024).
Adapun hal yang meringankan, Albertina cuma menyebutkan satu poin, yakni Ghufron belum pernah dijatuhi sanksi etik. Sebelumnya, Dewas KPK memutuskan Nurul Ghufron melanggar kode etik. Nurul Ghufron pun dijatuhi sanksi sedang.
Majelis sidang meyakini, Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur di Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 Tentang penegakan kode etik lalu kode perilaku KPK.
“Menjatuhkan sanksi sedang terhadap terperiksa berbentuk teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak ada mengulangi perbuatannya, juga agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap lalu perilaku dengan menaati kemudian melaksanakan kode etik lalu kode perilaku KPK,” kata Ketua Dewan KPK sekaligus Ketua Majelis Tumpak Hatorangan Panggabean, hari terakhir pekan (6/9/2024).
Selain itu, penghasilan Ghufron juga dipotong sebesar 20 persen selama setengah tahun. “Pemotongan penghasilan yang tersebut diterima setiap bulan di tempat KPK sebesar 20% selama enam bulan,” ujarnya.
