Jakarta – Aliansi Keselamatan Siber Untuk Rakyat (Akamsi) menuntut Budi Arie Setiadi untuk mundur sebagai Menteri Komunikasi juga Informatika (Menkominfo). Tuntutan yang disebutkan disampaikan lewat aksi dalam depan kantor Kominfo hari ini.
“Kami minta Budi Arie mundur dikarenakan kelalaiannya mengurus data negara yang dimaksud akibatnya merugikan keamanan data rakyat,” kata salah satu pegiat Akamsi, Wana Alamsyah dari Indonesian Corruption Watch (ICW) di orasinya dalam depan Gedung Kominfo, Ibukota Pusat, Rabu, 10 Juli, 2024
Tuntutan aksi ini didasarkan akibat bobolnya Pusat Angka Nasional Sementara 2 (PDNS 2). Kebobolan ini, menurut Akamsi, mengakibatkan kerugian yang dialami rakyat. Kerugian yang dimaksud berbentuk kesulitan akses terhadap layanan masyarakat dan juga mengancam data pribadi warga.
Selain itu, Akamsi menafsirkan penujukkan Budi sebagai Menkominfo oleh Presiden Jokowi sangat bermuatan politis lalu bukan mempertimbangkan aspek kepakaran. Oleh karenanya, Akamsi juga memohon pertanggungjawaban Presiden Jokowi menghadapi bobolnya PDSN 2 sebab menunjuk Budi sebagai warga yang tersebut bukan kompeten pada mengawasi Kominfo. “Budi menteri giveaway,” kata salah satu kontestan aksi.
Selain orasi, kontestan aksi bersama-sama menyanyikan yel-yel sebagai ekspresi kekesalan terhadap Budi. “Mundur mudur mundur si Budi, mundur si Budi sekarang juga”. Beberapa kontestan aksi juga membacakan puisi pada aksi ini.
Akamsi terdiri daei beberapa organisasi, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Blok Politik Pelajar (BPP), Indonesian Corruption Watch (ICW), Interpelago UIN Jakarta, Jemari IKJ, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi juga Advokasi Publik (ELSAM), Lokatsru Foundation, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), kemudian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Negara Indonesia (YLBHI)
Artikel ini disadur dari PDNS Diretas, Akamsi Desak Budi Arie Mundur Sebagai Menkominfo
