JAKARTA – Deputi Transportasi serta Infrastruktur Kementerian Koordinator Area Kemaritiman lalu Penyertaan Modal (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan komponen bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tersebut berkualitas atau rendah sulfur secara lebih besar tepat untuk mengatasi polusi udara juga penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang tersebut berhak lalu membutuhkan.
“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa meninggikan biaya BBM. Sehingga warga mendapatkan akses BBM yang mana lebih lanjut berkualitas juga lebih tinggi bersih,” jelas Rachmat pada pernyataannya, dikutip, hari terakhir pekan (13/9/2024).
Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Hambatan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi
Menurut ia untuk menjalankan rencana yang disebutkan tanpa membebani publik ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang digunakan lebih lanjut tepat sasaran, yaitu untuk golongan yang dimaksud membutuhkan.
“Jadi golongan kelas berhadapan dengan tidaklah lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujar dia.
Dia juga menegaskan masalah kegelisahan dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban sektor ekonomi rakyat kelas menengah. “Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan dunia usaha terhadap kelas menengah,” jelasnya.
Meski pada waktu ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang mana berada dalam disusun pemerintah, ia menyampaikan, “Apabila menggunakan asumsi yang tersebut dilaporkan dalam media, di area mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc tidaklah akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” jelasnya.
Rachmat mengingatkan beberapa poin yang mana melatarbelakangi rencana pemerintah untuk menggalakkan penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini adalah artinya pajak publik tidaklah secara optimal tersalurkan lantaran tak dinikmati golongan yang mana membutuhkan subsidi tersebut,” ujar dia.
Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Ribu Miliar
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tiada dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang digunakan tidak ada tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah menggerakkan penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang dimaksud tepat sasaran.
Di sisi lain, tantangan polusi udara yang mana berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan di memacu penyediaan BBM rendah sulfur yang digunakan lebih lanjut masif. Kemenko Marves menekankan, ketika ini telah terdapat kilang minyak yang mana siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya pada tempat Jakarta.
“Oleh dikarenakan itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Ibukota Indonesia sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028,” kata dia.
