JAKARTA – otoritas mempercepat perubahan struktural digital layanan umum dengan membentuk Ina Digital, sebuah entitas yang dimaksud bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Pembentukan Ina Digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lalu mempermudah akses rakyat terhadap layanan pemerintah. Ina Digital didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital juga Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Entitas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 juga dikelola oleh Peruri bekerja sejenis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi (PANRB) dan juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa Ina Digital akan mengintegrasikan ribuan aplikasi mobile yang dimaksud tersebar di tempat berbagai kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan rakyat untuk bukan perlu mengisi data berulang kali pada waktu mengakses berbagai layanan.
“Ina Digital menegaskan layanan digital yang digunakan terpadu dan juga mudah diakses oleh publik tanpa proses yang digunakan rumit,” ujar Anas pada pernyataannya, Rabu (14/8/2024).
Sebagai langkah awal, 15 kementerian kemudian lembaga telah terjadi mengesahkan komitmen untuk membantu integrasi layanan digital ini. Sembilan pada antaranya termasuk pada sektor Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, serta administrasi kependudukan.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, mengungkapkan bahwa Ina Digital sedang mengembangkan tiga pembaharuan digital yang akan saling terintegrasi, merupakan portal kemudian perangkat lunak yang tersebut ditujukan untuk warga dan juga instansi pemerintah.
Portal serta program yang dimaksud akan memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik, sementara instansi pemerintah dapat mengakses layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik di tempat pusat maupun daerah.
Ina Digital juga menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintahan (SPLP) untuk membantu pertukaran data antar sistem serta aplikasi. Untuk mempermudah serta mengamankan akses, Ina Digital mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci akses tunggal otentikasi, yang memungkinkan pengguna untuk tak perlu menyebabkan akun atau mengisi data berulang kali pada waktu mengakses layanan yang digunakan berbeda.
Proses keamanan diperkuat dengan enkripsi data berlapis juga penerapan multi-factor authentication (MFA) untuk memverifikasi verifikasi data juga identitas berjalan aman. Proses pengembangan ini diawasi oleh Badan Siber kemudian Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan standar yang tersebut ditetapkan oleh PERURI serta pemerintah.
