JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan datang berkolaborasi lalu bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) juga bidang kerja untuk menguatkan pelaksanaan acara kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI pada Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak serta melakukan pendampingan terhadap calon wajib pajak,” kata Vaudy di area kantor IKPI, Mampang Prapatan, Ibukota Indonesia Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang sekarang menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan tidak ada lain akan membantu penduduk membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi dan juga Bantuan Hukum yang dimaksud berfungsi mengadvokasi serta memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang tersebut terkena kesulitan hukum dan juga menurut penilaian kami telah bekerja sesuai AD, ART, serta ketentuan yang tersebut berlaku, maka beliau layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang kemudian FGD sekarang dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar lebih lanjut fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, lalu kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus di area IKPI ini tidak ada digaji, semuanya cuma bekerja secara sukarela. Ini adalah semua dapat berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi konselor pajak terbesar lalu tertua pada Indonesia memiliki anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang tersebar dalam seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan terlibat dan juga terjun dengan segera membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi juga UMKM setiap tahunnya di area hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang digunakan sudah pernah menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan inisiatif kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap di area periode kepengurusan saya, UU yang digunakan telah lama lama dimimpikan banyak pihak itu mampu terbit,” kata Vaudy.
