Denpasar – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengungkapkan pada waktu ini Bali sudah ada bekerja serupa dengan Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) atau asosiasi maskapai internasional di pengumpulan pungutan wisman.
“Ada kerja serupa dengan pihak ketiga yang dimaksud kami rapatkan 2 minggu tak lama kemudian itu, memang sebenarnya telah dimulai pada pada waktu pak Pj Kepala daerah dengan SITA, kemudian informasinya sekitar 60-80 persen maskapai yang dimaksud terbang ke Bali sudah ada anggota SITA,” kata dia.
Agung Bagus dalam sela Rapat Paripurna DPRD Bali yang digunakan sekaligus mendiskusikan raperda inovasi terkait pungutan wisman di Denpasar, Rabu, menyatakan kerja sebanding ini melalui skema tiket pesawat.
“Jadi sewaktu pendatang membeli tiket pada maskapai yang dimaksud nanti akan ada imbauan penduduk membayar pada saat ke Bali, sanggup membayar di mana membeli tiket atau nanti mampu membayar pada ketika ke Bali,” ujarnya.
Ia memaparkan setiap wisatawan asing belum membayar pungutan sebesar Rp150 ribu maka ketika hendak berangkat ke Bandara dengan syarat akan ada catatan ke tiket keberangkatan masing-masing.
Pola ini direalisasikan untuk mengurangi lolosnya wisatawan yang digunakan belum membayar retribusi, mengingat hingga pada waktu ini terhitung sejak 14 Februari 2024 baru 2.121.388 dari 6.333.360 wisman yang membayar atau hanya saja 33,5 persennya.
DPRD Bali mengawasi ini langkah paling simpel untuk sementara di mengoleksi tambahan berbagai dana pungutan wisman.
“Astungkara dengan pola seperti ini tentu ini masih percobaan ya, harapannya bisa saja meraup di dalam melawan 90 persen dari wisatawan asing yang mana masuk ke Bali,” kata Agung Bagus.
DPRD Bali sendiri siang ini mulai mendengar daftar muatan tambahan atau inovasi dari Pemprov Bali yang digunakan hendak merancang peraturan tempat pembaharuan berhadapan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Luar Negeri untuk Perlindungan Kebudayaan.
Dalam poin yang mana diajukan senada dengan majelis akan termuat kerja sejenis antara pemerintah wilayah dengan pihak ketiga yang mana membantu memungut dana retribusi, dimana apabila akhirnya disepakati maka akan ada imbal jasa bagi seseorang atau kelompok lembaga yang mana membantu.
Artikel ini disadur dari DPRD: Bali kerja sama dengan SITA kumpulkan pungutan wisman
