Jakarta – Presiden Jokowi akhirnya bersuara persoalan peretasan Pusat Fakta Nasional Sementara (PDNS) yang mana berdampak pada kacaunya sistem informasi beratus-ratus kementerian lalu lembaga, hingga desakan komunitas agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri.
“Semuanya sudah ada dievaluasi,” kata Jokowi usai meresmikan lingkungan elemen penyimpan daya serta kendaraan listrik Korea Selatan ke Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3Juli 2024.
Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang dimaksud dibuka pada 26 Juni 2024.
Hingga hari ini, petisi bertajuk “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” sudah ditandatangani sejumlah 22.177 warga net.
PDNS 2 dalam Surabaya mengalami serangan siber pada bentuk ransomware bernama Brain Cipher, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tidak ada bisa jadi diakses sejak Kamis, 20 Juni 2024, yang dimaksud berakibat layanan umum tiada bisa jadi diakses, salah satunya imigrasi.
Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang dimaksud terdampak serangan siber tersebut.
Pemerintah berusaha mencapai pemulihan melawan serangan siber PDNS 2 di dalam Surabaya rampung pada bulan ini.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden mirip terulang dalam kemudian hari.
“Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tiada terkaget-kaget,” katanya.
Evaluasi Presiden
Presiden mengaku telah lama mengevaluasi insiden peretasan di bentuk ransomware yang mana berakibat lumpuhnya server sebagian lembaga juga kementerian.
“Ya, telah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak ada terjadi lagi,” katanya.
Kepala Negara menambahkan, peretasan data nasional tidaklah cuma melanda Indonesia, tapi juga beberapa jumlah negara di dunia.
“Ini juga berjalan di negara-negara lain, tidak cuma ke Indonesia saja,” katanya.
Dilansir dari laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, insiden mirip juga dialami sebagian negara progresif pada beberapa tahun terakhir, seperti Amerika Serikat (2004), Rusia (2019), Cina (2019), Perancis (2021), Brasil (2020), Inggris (2017), Jerman (2019), Italia (2018), Kanada (2022).
Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan juga Ketenteraman sudah pernah mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, juga instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang ditingkatkan bermetamorfosis menjadi hot site pada Batam.
Hot site adalah sistem yang tersebut mengatur pemanfaatan data cadangan kedudukan fisik alternatif.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan pengamanan data berlapis menggunakan cloud yang digunakan dipantau secara langsung oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
Pilihan Editor Rumah Pensiun Jokowi Bertetangga dengan Kafe Milik Pembalap Rio Haryanto
Artikel ini disadur dari Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS
