Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, kemudian Bahasa di dalam SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, juga Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Keilmuan Pengetahuan Alam (IPA), Pengetahuan Pengetahuan Sosial (IPS), serta Bahasa di dalam jenjang institusi belajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan ke SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan serta Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru apabila jurusan-jurusan yang dimaksud dihapus dalam SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang disebutkan dapat mempengaruhi jumlah keseluruhan permintaan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Area Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru pasca Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang disebutkan sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, di mana ini diterapkan pada sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini sudah ada menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa semata yang mana harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu akibat sekolah akan segera cenderung menyesuaikan Sumber Daya Individu (SDM) atau guru. “Boleh jadi di mana siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud tidaklah akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan menciptakan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan datang ada mata pelajaran yang dimaksud dihindari.

Iman gelisah kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang tak kebagian jam mengajar, khususnya berpengaruh untuk sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa lantaran kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan datang membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada banyak simulasi kelas sebab siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih lanjut fleksibel bagi siswa sebab tiada dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tidaklah ada diskriminasi prodi ketika hendak melanjutkan kuliah.