JAKARTA – DPR batal mengesahkan RUU pemilihan kepala daerah menjadi undang-undang di rapat paripurna yang dimaksud digelar, Kamis (22/8/2024). Pembatalan pengesahan sebab rapat paripurna belaka dihadiri 89 Anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dimaksud bertindak sebagai pimpinan sidang menjelaskan, rapat paripurna cuma dihadiri oleh 89 anggota dewan. Sementara 87 anggota izin.
“Oleh lantaran itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripura oleh sebab itu kuorum tidak ada terpenuhi,” kata Dasco sambil mengetok palu.
Sebelumnya rapat paripurna DPR pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah menjadi undang-undang sempat diskors selama 30 menit lantaran kontestan rapat paripurna belum mencapai kuorum.
Sufmi Dasco Ahmad yang tersebut bertindak sebagai pimpinan rapat menunda rapat selama 30 menit untuk mengawaitu kontestan rapat. Hal itu seperti yang diatur di Tata Tertib DPR.
“Saudara-saudara para anggota dan juga hadirin yang kami muliakan, sehubungan dengan belum terpenuhnya aturan qouroum rapat paripurna pada hari ini, maka sesuai dengan Pasal 281 ayat 3 Tata Tertib DPR RI sebagai berikut,” kata Dasco.
“Penundaan membuka rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di jangka waktu paling lama 30 menit, apakah dapat disetujui?” imbuh Dasco.
Merespons hal itu, para kontestan yang tersebut telah dilakukan tiba menyerukan setuju. Kemudian, Dasco secara langsung mengetok palu sidang sebagai persetujuan pemundaan rapat.
“Terima kasih dengan ini rapat kami skors,” tandas Dasco.
