Skandal Katrol Kuantitas Rapor, Wakil Wali Pusat Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
Jakarta – Wakil Wali Perkotaan Depok, Imam Budi Hartono menafsirkan skandal katrol nilai rapor di dalam SMPN 19 Depok lantaran minimnya sekolah SMA atau SMK Negeri. Untuk itu, Imam menegaskan ke depannya pemerintah akan berjuang merancang SMP maupun SMA Negeri ke Depok.
Menurut Imam, kendati jenjang lembaga pendidikan SMA atau SMK tidak kewenangan pemerintah Perkotaan Depok, namun jikalau memang benar dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.
“Mudah-mudahan kami dapat carikan jalan keluar,” kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.
Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah telah lama merancang Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri dan juga dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan diwujudkan sama bagi SMA atau SMK Negeri apabila otoritas Provinsi Jawa Barat tidaklah sanggup merancang binaan sekolah jenjang institusi belajar tersebut.
“Mudah-mudahan kami nanti sanggup siapkan lahannya, kami mampu siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi,” kata Imam.
Imam menganggap skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa dengan syarat SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi dikarenakan ketatnya sistem zonasi.
“Ini kan memang sebenarnya hambatan zonasi yang tersebut memproduksi ini sanggup terjadi, ya mudah-mudahan ke depan Depok bisa saja lebih lanjut baik lagi, di memiliki sekolah negeri naik SMP maupun SMA Negeri,” kata Imam.
Imam melakukan konfirmasi pihaknya akan memeriksa pelaku katrol nilai ke SMPN 19 Depok. “Dan ada namanya apa ya, Tabayun lah ya, Bagaimana kita memanggil mereka itu untuk dapat dimintakan keterangan,” jelas Imam.
Ditanya ada kajian ketika Wali Daerah Perkotaan Depok kirim surat ke Pj Pengurus Jawa Barat terkait jalur optimalisasi bagi 51 siswa yang tersebut dianulir, Imam menyatakan jikalau untuk kepentingan warga Depok, pihaknya akan berjuang maksimal.
“Agar merekan layak bisa saja mendapatkan prioritas pada mendapatkan pendidikan.Tapi kami pemerintah pasti tidaklah akan membiarkan warga Depok tak sekolah, kami akan menyekolahkan di dalam manapun, baik dalam negeri maupun pada swasta,” kata Imam.
Artikel ini disadur dari Skandal Katrol Nilai Rapor, Wakil Wali Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
