JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) pada waktu ini yang dinilai penuh dengan konflik lalu kekacauan.
Kondisi ini tiada lepas dari hasil Muktamar NU pada Lampung yang dijalankan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang disebutkan dipenuhi rekayasa yang mana berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad pada acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang dilakukan di area hotel Azana Suite Antasari, Ibukota Indonesia Selatan.
Acara ini menghadirkan beberapa tokoh senior NU, di tempat antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU kemudian mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat urusan politik A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, kemudian KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI DKI Jakarta 1965.
“Kisruh yang dimaksud kita saksikan di tubuh NU pada waktu ini adalah komoditas dari Muktamar Lampung yang digunakan penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang dimaksud menciptakan ketidakstabilan pada organisasi, sehingga wajar apabila NU pada saat ini penuh dengan konflik dan juga kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU juga hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang tersebut disusun secara resmi oleh Tim 5 dan juga Tim 9 yang tersebut bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU di urusan politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi kebijakan pemerintah NU seharusnya masih di koridor yang tersebut sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat urusan politik A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah pergerakan NU yang dinilai telah dilakukan melenceng dari khittah yang mana seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU sekarang ini tampak tidaklah fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang mana menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi sejumlah terkuras oleh isu-isu kebijakan pemerintah yang mana seharusnya bisa jadi dihindari,” kata Dr. Hikam.
