JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di area bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang dimaksud selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga dan juga pelaku usaha dalam Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Skor impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang dimaksud identik senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh akibat itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang digunakan produksi juga cadangannya masih sangat besar di dalam Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk diadakan oleh pemerintahan yang dimaksud baru nanti teristimewa pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang dalam beberapa tahun mendatang kemudian juga di upaya mengempiskan subsidi yang mana relatif besar,” kata dia, pada Jakarta, Hari Senin (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih jarak jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin miliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling berbagai ditemukan pada Indonesia ketika ini.
“Indonesia menjadi negara yang tersebut masuk ke pada salah satu negara yang digunakan mempunyai cadangan gas yang besar di dalam dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang mana harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa jadi membuka kesempatan pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar di subsidi pada APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi bukan cuma mampu dijalankan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menggalakkan perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit dalam luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang mana diadakan oleh PLN tentu bisa jadi menjaga daya saing tarif dari gas nasional dan juga pada ketika yang dimaksud sebanding memperkecil pemanfaatan batubara yang mana dinilai relatif tak ramah lingkungan.
