JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Informan Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang digunakan melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan ketika ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang umum di area wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang tersebut dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, juga Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidaklah terpencil berbeda dengan apa yang tersebut kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie di keterangannya dikutip, Hari Minggu (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan penduduk Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu aksi baru yang dimaksud disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya serta pola keberadaan keluarga lalu kroni sang khalifah yang tersebut pada waktu itu bermewah-mewahan dan juga senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila lalu UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang sama-sama terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di tempat masa lalu.
“Saya kira tak ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tiada sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang dimaksud telah dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa saja dipertanggungjawabkan serta faktanya tetap saja eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar ketika ini yang mana penduduk Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia sudah ada terbiasa hidup pada keberagaman suku, agama, dan juga budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk serta jadi pernyataan mayoritas di area Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tidaklah mampu dikatakan mengacu terhadap Al-Qur’an dikarenakan praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh akibat itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia bisa jadi merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah di area pada orang Indonesia yang dimaksud beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tidak ada perlu diganti, sebab selama ini relatif mampu merangkum keberagaman yang mana ada. Intinya, apa yang diterapkan dalam Timur Tengah sana belum tentu sanggup diterapkan di dalam sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang digunakan muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang mana sudah ada termaktub di Al-Qur’an. Jika belaka Tuhan menghendaki manusia ini memiliki latar belakang yang digunakan sama, tentu mudah cuma bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan pada perbedaan agar masing-masing dari mereka mampu saling memahami, mengenali, lalu menghormati.
Ia berharap agar publik Indonesia tetap saja waspada terhadap provokasi yang dimaksud mungkin saja ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang tersebut menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah bukan lebih banyak dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap penduduk Indonesia tidak ada bosan untuk terus belajar serta mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang dimaksud sudah pernah teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, kemudian Muhammadiyah.
“Oleh oleh sebab itu itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama di area Indonesia itu diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang apa itu agama, dan juga bagaimana posisinya di suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang mana beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga mempunyai dasar rujukan yang digunakan kuat,” pungkasnya.
