JAKARTA – Angin segar yang digunakan dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Modal Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian pada 27 Agustus 2024 ketika mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi publik berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan sanggup menyokong kemampuan kelas menengah di dalam sektor konsumsi, khususnya pada bidang perumahan.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang digunakan dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Pengkode Perumahan dan juga Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga ketika ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.
“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum dapat terlaksana. Kami telah terjadi kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang sebenarnya belum ada kejelasan. Jadinya belum mampu akad kredit serta realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan tidak tertunda,” tegas Junaidi pada keteranganya, Kamis (12/09/2024)
Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini tidak janji manis lantaran kita pengembang rumah subsidi, juga khususnya yang tersebut tegabung di APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
“Dan seharusnya, di dalam penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang tinggal hitungan bulan ini, sanggup menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait acara pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai inisiatif yang mana selama ini telah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.
Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini menyebabkan pengembang lebih lanjut berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya dikarenakan berbagai pengembang miliki kewajiban pembayaran di dalam perbankan yang tak mampu ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang ketika ini banyak yang digunakan menganggur lantaran tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.
Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya akibat di pengerjaan properti atau perumahan, terus-menerus menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor sektor yang mana juga akan bergerak jikalau ada penyelenggaraan perumahan.
“Tak cuma itu, rakyat warga berpenghasilan rendah (MBR) yang mana menerima rumah subsidi juga mengantisipasi realisasi ini,” tegas Junaidi.
