Ibukota Indonesia – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang dimaksud dijalankan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang mana lebih tinggi fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN harus menyesuaikan dengan keadaan dalam lapangan agar bukan menghambat daya saing sektor nasional pada sedang persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah sanggup kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku perniagaan serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan peningkatan sektor pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, kemudian tahapan produksi dari di negeri yang digunakan di sebuah item atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang dimaksud terlibat di pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar lebih besar kuat dan juga kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kriteria Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan sejumlah manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih banyak banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, kemudian meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pengaplikasian produk-produk pada negeri tidak belaka masalah kepentingan ekonomi, tapi juga perihal memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata tentang hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidaklah belaka menyokong sektor untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer sektor lokal agar berkembang serta mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
