JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menyelenggarakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan di dalam Kantor DPTP PKS, Jakarta. Acara ini bertujuan menggali lebih banyak di format ideal hubungan sektor yang dimaksud berkeadilan pada Indonesia, teristimewa pada konteks peraturan perundang-undangan yang mana mengatur ketenagakerjaan.
Hadir di acara yang disebutkan Wakil Ketua Sektor Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan juga Dekan Fakultas Kondisi Keuangan serta Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS memiliki komitmen kuat pada menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap tiada adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS telah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di dalam garis terdepan pada menolak RUU tersebut. Bahkan, setelahnya disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan eksekutif yang digunakan mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra pada keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang digunakan berkeadilan di area Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang tersebut adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang digunakan terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, sebab negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi turnamen penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan juga mencari solusi bersatu terkait hambatan hubungan industrial di area Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan partisipasi positif pada upaya mewujudkan hubungan lapangan usaha yang mana lebih besar adil serta seimbang di dalam masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan di hubungan sektor yang dimaksud dirasakan oleh berbagai pekerja di area Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang dimaksud mampu melakukan konfirmasi bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk menjamin bahwa pendapat pekerja didengar dan juga hak-hak merekan dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi di tempat mana pekerja tidaklah hanya saja menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan kegiatan ekonomi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang dimaksud berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, ekonomi yang dimaksud kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang mana sehat, pada mana tak ada pihak yang digunakan merasa dirugikan.
