JAKARTA – eksekutif melalui Kementerian Lingkup Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha menjamin tidak ada akan mencabut BBM subsidi di tempat masyarakat. Namun jumlah keseluruhan kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Area Sinkronisasi Infrastruktur juga Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan produksi BBM rendah sulfur yang dimaksud punya ongkos yang mana lebih banyak besar ketimbang BBM dengan komposisi sulfur yang dimaksud tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan jikalau otoritas mau menghadirkan BBM rendah sulfur di dalam masyarakat.
“Kita tak ada naikan nilai BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang digunakan nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang mana membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, pemerintahan akan memberikan kompensasi terhadap Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tidak ada berdampak pada nilai jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang dimaksud untuk menghentikan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan nilai BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM kemudian dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang digunakan dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya ketika ini subsidi BBM yang digunakan digelontorkan bukan tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh publik kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau ia pendapatan kecil mungkin saja naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang digunakan lebih besar besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya beliau akan menggunakan bbm lebih lanjut banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang tersebut seharusnya dinikmati oleh rakyat yang dimaksud ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang mana tambahan kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
