JAKARTA – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan kelangkaan MinyaKita dalam lingkungan ekonomi akibat ulah distributor.
Sahat menjelaskan kelangkaan MinyaKita pada bursa ini disebabkan akibat rencana pemerintah yang tersebut akan menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak bulan Mei 2024 lalu. Pengetahuan yang dimaksud beredar bahwa HET migor akan naik ini yang menghasilkan distributor menimbun minyak untuk dijual dengan biaya baru pasca ketetapan pemerintah menaikan minyak goreng.
Baca Juga: B100 Siap Sambut Pemerintahan Baru, Pabriknya Ada dalam Bangka
“Diumumkan juga diberitahukan pada bulan Mei (rencana kenaikan HET), Juni – Juli belum ditetapkan, baru Agustus naik, waktu itu orang (distributor) telah mulai menimbun, akibat harga jual akan naik,” kata beliau ketika ditemui usai acara Peluncuran Buku ‘Sawit, Anugerah yang digunakan Perlu Diperjuangkan’ di tempat Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Lebih lanjut, Sahat menjelaskan penimbunan itu dijalankan oleh para oknum pada tingkat distributor. Sebab menurutnya, suplai dari produsen tergolong stabil untuk memproduksi MinyaKita, sedangkan minyak yang dimaksud tak kunjung sampai di area ritel.
“Produsen tetap memperlihatkan suplai, itu (penimbunan) dari distributor 2 ke retail, permainannya disitu, sudah ada mulai timbun dari Mei,” tambahnya.
Sahat menilai kejadian penimbunan minyak goreng ini merupakan suatu mekanisme pasar. Oleh sebab itu menurutnya untuk jenis barang yang mana harganya ditetapkan pemerintah, semestinya tidak ada menunjuk sektor swasta untuk menjadi operator atau penyelenggara.
Karena menurutnya, sektor swasta sudah ada barang tentu akan mencari keuntungan tertentu dari kesempatan bursa yang dimaksud ada. Seperti meraup keuntungan dengan jual item dengan harga jual baru, walaupun belanja stoknya menggunakan tarif lama.
“Kita setiap saat usul ke eksekutif (penyaluran MinyaKita) jangan diberikan ke swasta, swasta itu kalau bukan ada cuannya mana mau mereka,” tambahnya.
Baca Juga: Kemenkeu : Bidang Sawit Sumbang Rp88,7 Billion untuk APBN
Sahat mengusulkan, otoritas dapat menunjuk BUMN pangan pada waktu ini ada, seperti Bulog atau IDFood untuk menyalurkan MinyaKita. Barulah eksekutif dapat menetapkan Harga Eceran yang dimaksud ditetapkan.
“Jadi misal yang dimaksud ada HET semua melalui bulog serta ID Food, gitu kan jelas, cuman saya sarankan terhadap pemerintah, tolong dibantu memberikan dukungan merupakan modal kerja terhadap bulog kemudian IDFood, kan mereka tidak ada ada penugasan itu,” pungkasnya.
