JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 107 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) akan datang calon kepala area (Bacakada) belum lengkap. Hal itu berdasarkan 1.432 bacakada yang tersebut telah melapor LHKPN.
“Data per pagi ini, KPK telah dilakukan menerima laporan LHKPN dari 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), dan juga yang sudah ada dinyatakan lengkap sebagian 1.325 Bacakada,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Hari Minggu (8/9/2024).
Budi menjelaskan, mayoritas LHKPN Bacakada yang mana dinyatakan belum lengkap lantaran belum menyertakan surat kuasa. “KPK kembali mengingatkan agar penyampaian LHKPN harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai,” ujarnya.
“Pelaporan online menggunakan materai elektronik kemudian dikirimkan ke email [email protected],” sambungnya.
Budi melanjutkan, Bacakada yang tersebut telah terjadi menyampaikan LHKPN-nya lalu sudah dijalankan verifikasi, sehingga dinyatakan laporannya lengkap, akan mendapatkan tanda terima.
“Tanda terima pelaporan LHKPN sebagai salah satu ketentuan pendaftaran Bacakada ke KPU pada kompetisi pemilihan kepala daerah Serentak 2024 ini,” pungkasnya.
